KPK Pertimbangkan JC yang Diajukan Tersangka E-KTP

Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan justice collaborator (JC) yang diajukan mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri), Sugiharto yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (Kartu Tanda Penduduk) berbasis elektronik atau e-KTP. KPK berjanji akan menyampaikan keputusan terkait pengajuan JC ini. “Kalau memang salah satu tersangka mengajukan JC akan kita pertimbangkan lebih jauh dan hasilnya akan kita sampaikan juga,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/12). KPK, kata Febri menyambut langkah Sugiharto untuk mengajukan JC. Diharapkan, Sugiharto dapat bekerja sama dengan KPK dalam membongkar kasus korupsi e-KTP yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun. Termasuk bekerja sama mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini maupun kasus lain yang lebih besar. “Bagi pelaku yang ingin mengajukan justice collaborator tentu saja hal yang baik. Konsep dasar justice collaborator sebenarnya adalah yang mengajukan dari salah satu pelaku. Pelaku yang ingin mengajukan kerja sama dan menurut penyidik kemudian dapat mengungkap aktor yang lebih besar dan kasus yang lebih luas. Jadi sepanjang unsur-unsur itu terpenuhi, akan dipertimbangkan lebih jauh,” jelasnya. KPK diketahui baru menetapkan Sugiharto dan mantan Dirjen Dukcapil Kemdagri, Irman sebagai tersangka. Tak menutup kemungkinan terdapat pihak lain yang terlibat kasus ini. Untuk mengusut, KPK belakangan intensif memeriksa sejumlah politikus yang sempat atau masih menjabat sebagai anggota dan pimpinan Komisi II DPR. Tak hanya itu, penyidik juga memeriksa pihak lain yang dinilai mengetahui kasus ini, termasuk mantan Mendagri Gamawan Fauzi; mantan Menteri Keuangan yang saat ini menjabat Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo serta Ketua DPR dan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto yang saat proyek ini bergulir menjabat sebagai ketua Fraksi Golkar. Febri menyatakan, dalam proses penyidikan kasus e-KTP, tim penyidik setidaknya telah memeriksa 200 orang sebagai saksi. Ratusan orang itu diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan Sugiharto dan Irman. “E-KTP masih dalam proses penyidikan tentu saja dengan dua tersangka. Tentu saja kita melakukan pemeriksaan intensif, lebih dari 200 saksi yang sudah diperiksa di (penyidikan) dua tersangka tersebut,” katanya. Dikonfirmasi secara terpisah, Soesilo Aribowo, pengacara Sugiharto membenarkan kliennya telah mengajukan diri sebagai JC. Dikatakan, pengajuan ini dilakukan sejak November lalu, namun hingga kini belum ada tanggapan KPK. “Sedang mengajukan, sudah diajukan kira-kira satu bulan lalu,” kata Soesilo. Diketahui, KPK telah menetapkan mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri), Sugiharto dan mantan Dirjen Dukcapil, Irman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Kemdagri tahun 2011-2012. Kedua mantan pejabat Kemdagri itu diduga telah melakukan tindakan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan terkait proyek tersebut. Akibatnya keuangan negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun. KPK menyangka Irman dan Sugiharto melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Fana Suparman/WBP Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu