KPU Belum Putuskan Tunda Pilkada di Pidie Jaya

Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro mengatakan belum ada keputusan untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. “Belum,” jawab Juri singkat ketika ditanya keputusan penundaan pilkada di Pidie Jaya, usai menghadiri acara DKPP Outlook 2017 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (14/12). Hanya saja, ia menjelaskan bahwa penundaan pelaksanaan pilkada mungkin dilakukan jika sudah mengganggu persiapan atau pemungutan suara. “Belum (keputusan ditunda), kecuali itu terkait dengan persiapan yang membuat pemungutan suara yang tertunda. Kalau dihitung persiapan pemungutan suaranya tidak terganggu maka lancar saja,” jelasnya. Padahal, berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan penundaan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, lantaran bencana gempa. “Nanti kita cek, apakah itu menghambat tahapan atau tidak. Dalam regulasinya adalah, apabila terjadi bencana alam atau kerusuhan masal atau lain sebagainya yang menyebabkan sebagian besar wilayah itu tidak dapat melaksanakan pemungutan suara maka pilkadanya ditunda,” kata Arief di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (8/12). Sampai saat ini, KPU, kata dia, belum mendapatkan laporan sejauh mana dampak gempa terhadap kinerja KPU di Pidie Jaya. Arief mengakui bahwa gempa telah membuat bangunan rubuh dan jalanan hancur, namun kerusakan tersebut akan diperiksa dulu, apakah mempengaruhi proses pemungutan suaran dan penghitungan suara atau tidak. “Kalau ada yang tidak bisa melaksanakan maka kita lihat dulu berapa banyak yang tidak melaksanakan. Kalau sedikit maka kita perlakukan khusus sebagian kecil itu harus ditunda atau bagaimana,” terang dia. Lebih lanjut, Arief mengatakan pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga bisa menjadi terkendala jika masih terdapat jalan retak atau pun bekas-bekas reruntuhan bangunan. Pasalnya, alokasi TPS harus memenuhi syarat berikut, antara lain harus mudah diakses, berada di tempat terang, boleh di luar atau dalam ruang dengan tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan, serta dekat dengan keberadaan pemilih. “Kalau sampai hari H itu tidak bisa diperbaiki tentu menyulitkan. Misal saya mau kirim logistik, jalan masih rusak, maka itu sulit. Kita masih punya cukup waktu 60 hari lagi sampai hari pemungutan, semoga problem itu bisa diselesaikan,” pungkasnya. Novi Setuningsih/PCN Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu