Mendagri: Plt Kepala Daerah Boleh Tanda Tangan APBD 2017

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, pelaksana tugas (Plt) kepala daerah dapat menandatangani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017. Ketentuan tugas-tugas Plt diatur dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 74/2016. “Boleh. Enggak ada masalah. Sesuai poin-poin (Permendagri 74/2016),” kata Tjahjo usai Pelantikan Pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) serta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kantor Kemdagri, Jakarta, Jumat (7/10). Seperti diketahui, Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2017 digelar di 101 daerah, terdiri atas tujuh provinsi dan 94 kabupaten/kota. Kepala daerah atau wakil kepala daerah petahana yang akan maju untuk periode kedua, diwajibkan cuti selama masa kampanye. Masa kampanye berlangsung sejak Oktober 2016 – Februari 2017. Tjahjo optimistis, para Plt dapat menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk tidak akan bermain politik. Setidaknya, terdapat lima tugas pokok plt. Pertama , mengawal dan menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017. Kedua , menangani proses penyusunsn APBD Tahun Anggaran 2017. Ketiga , menata organisasi perangkat daerah dan SOTK sesuai Peraturan Pemerintah 18/2016. Keempat , pengisian personel sesuai SOTK. Kelima , melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari. “Hal-hal yang strategis tersebut oleh plt akan senantiasa dikonsultasikan, dilaporkan, dan mendapat persetujuan Mendagri untuk pengendaliannya,” kata Tjahjo. Carlos KY Paath/PCN Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu