Presiden Dijadwalkan Pimpin Ratas RUU Penyelenggaraan Pemilu

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memimpin rapat terbatas (ratas) dengan topik Membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Ppemilu). Ratas dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/9). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, seluruh pembahasan RUU Ppemilu tingkat kementerian terkait, memang telah rampung. “Terakhir rapat dipimpin Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Pak Wiranto. Sekarang tinggal menerima masukan Presiden,” kata Tjahjo kepada SP, Selasa (13/9). Dia menambahkan, pada September ini juga draf RUU Ppemilu secepatnya diserahkan kepada DPR. “Target kami September ini sudah bisa kami kirim ke DPR dan fraksi-fraksi DPR,” imbuhnya. Menurut Tjahjo, ketentuan-ketentuan dari seluruh UU kepemiluan tidak seluruhnya direvisi. “Prinsipnya, pasal-pasal yang sudah baik tidak perlu diubah, tapi yang belum sempurna, disempurnakan,” ujarnya. Dia memastikan bahwa draf ke DPR tidak lagi berbentuk opsi-opsi atas sejumlah isu krusial. “Satu opsi dari pemerintah. DIM (daftar inventarisasi masalah) disusun masing-masing fraksi untuk disandingkan, dibahas, didiskusikan sampai pada pengambilan keputusan,” ucapnya. Dia berharap agar RUU Ppemilu dapat disahkan DPR pada awal 2017. Sebab, direncanakan pada pertengahan 2017, tahapan Pemilu 2019 dimulai. Sekadar diketahui, RUU Ppemilu merupakan penyatuan tiga undang-undang (UU) yaitu UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislatif (Pileg), UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu. RUU usul inisiatif pemerintah ini nantinya setelah disahkan, bakal menjadi payung hukum Pemilu 2019. Pemilu untuk memilih calon anggota legislatif (caleg) pusat sampai daerah serta presiden dan wakil presiden secara serentak. Terdapat 13 isu krusial RUU Ppemilu yakni sistem pemilu anggota DPR dan DPRD, tahapan pemilu, persyaratan parpol peserta pemilu, ambang batas parlemen, metode konversi suara ke kursi, penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi terkait daerah otonom baru. Selanjutnya, calon presiden dan wakil presiden (wapres), antisipasi calon tunggal presiden dan wapres, kampanye pileg dan pilpres, jumlah pemilih di setiap tempat pemungutan suara (TPS), surat suara pileg dan pilpres, penguatan kelembagaan serta peran pemerintah dan pemerintah daerah. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD) Hinca IP Pandjaitan XIII mengatakan, Fraksi PD (FPD) DPR berkomitmen untuk mengawal regulasi Pemilu 2019. “Mudah-mudahan bisa lebih cepat, lebih bagus. Waktu kita singkat sekali. Ini kan pertama kalinya pileg dan pilpres serentak,” katanya Carlos KY Paath/CAH Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu